Siaran Pers


Jakarta-Dalam ajang Penganugerahan Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2018 Kementerian Perhubungan, yang digelar di JCC Senin 17 September 2018, PT Angkasa Pura II (Persero) raih 13 penghargaan.

Ajang apresiasi kepada para penyelenggara jasa transportasi yang diselenggarakan tiap dua tahun sekali ini dibuka oleh Menteri Perhubungan dengan turut melibatkan 179 bandara di bawah naungan Kementerian Perhubungan.

Adapun dari 13 penghargaan yang berhasil diraih oleh PT Angkasa Pura II (Persero) pada tahun ini antara lain 5 Penghargaan Prima Utama, dan 8 Penghargaan Prima Madya. Penghargaan Prima Utama diberikan kepada bandara yang memiliki nilai pelayanan tertinggi berdasarkan hasil survey dan asesmen oleh tim dewan juri dimana penghargaan ini diterima oleh Director of Airport Service & Facility.

Bandara-bandara yang memperoleh Prima Utama adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Husein Sastranegara-Bandung, Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II-Pekanbaru, Bandara Internasional Kualanamu-Deli Serdang, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Palembang. Sedangkan untuk penghargaan Prima Madya diraih oleh Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda-Aceh, Bandara Internasional Halim Perdanakusuma-Jakarta, Bandara Internasional Supadio-Pontianak, Bandara Depati Amir-Pangkal Pinang, Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah-Tanjung Pinang, Bandara Internasional Raja Sisingamangaraja XII-Silangit, Bandara Internasional Minangkabau-Padang, Bandara Sultan Thaha-Jambi.

Disinggung soal partisipasi serta pencapaian Angkasa Pura II, Presiden Direktur PT Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin menyampaikan antusiasmenya terhadap capaian yang diraih pada ajang ini. Awal mengatakan, " Kami sangat berterimakasih kepada Kementerian Perhubungan karena hal ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja perusahaan. Tentunya penghargaan ini akan semakin memberikan motivasi kepada kami untuk terus hadir memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan kami. Disamping itu, hal ini juga mencerminkan bahwa AP II berhasil mengkalibrasi apa yang telah kami lakukan sesuai dengan apa yang dinilai oleh regulator dalam hal pelayanan prima. Penilaian pelayanan prima pada setiap bandara yang berpartisipasi jelas memiliki kredibilitas yg dapat dipercaya yakni Kementerian Perhubungan selaku regulator serta para juri lainnya. Melalui capaian-capaian yang berhasil kami raih ini tentunya mampu meningkatkan kepercayaan diri dari Angkasa Pura II dalam menjalankan program-program perusahaan untuk terus menjaga dan meningkatkan pelayanan prima diseluruh bandara yang kami kelola."

Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa akan terus mendukung keberlanjutan event ini dengan harapan melalu ajang ini dapat terlihat kinerja layanan publik khususnya bidang transportasi. Budi mengatakan,"Saya berharap dan mendukung keberlanjutan kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi dan salah satu tolok ukur kinerja Kementerian Perhubungan dalam upaya peningkatan pelayanan di sektor transportasi yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Marilah kita terus perkuat koordinasi, integrasi dan sinergi, dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sektor transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Kepada para penerima penghargaan pelayanan prima, saya ucapkan selamat, disertai harapan kiranya penghargaan ini dapat mendorong upaya memacu percepatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi."

Penghargaan penilaian kinerja pelayanan publik merupakan tingkat keberhasilan hasil kerja tidak terlepas dari penilaian aspek kualitas pelayanan yang diberikan. Selain aspek kualitas pelayanan, terdapat aspek penilaian lainnya yang dinilai yaitu : Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana pelayanan publik, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, dan aspek inovasi dan prestasi. Keseluruhan aspek tersebut selanjutnya menjadi bahan penilaian para juri yang berasal dari sejumlah instansi antara lain Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Ombudsman, YLKI, para jurnalis, Kementerian Perhubungan, para akademisi, dan juga para pengemat/ahli transportasi.