• Sosial

Sosial

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

submenu

A.DASAR HUKUM PELAKSANAAN CSR PT. ANGKASA PURA II (PERSERO)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (TJSL). TJSL tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga terkait kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan.

Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang didalammnya mengatur CSR antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

B.CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) / TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

DEFINISI CSR

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tujuan diberlakukannya kewajiban CSR adalah untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat

submenu

Angkasa Pura II secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap pegawai tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan maupun kegiatan manusia pada umumnya, selain untuk mendukung program-program nasional yang terkait dengan lingkungan hidup.

Kebijakan

Angkasa Pura II berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap lingkungan hidup dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan maupun kegiatan manusia pada umumnya. Komitmen Angkasa Pura II untuk tetap menjaga dan mempertahankan sekaligus pelestarian lingkungan telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Direksi Angkasa Pura II.

 

Komitmen PT Angkasa Pura II (Persero) untuk tetap menjaga dan mempertahankan sekaligus pelestarian lingkungan telah dituangkan dalam Peraturan Perusahaan Nomor 38 Tentang Master Plan Eco-Airport PT AngkasaPura II (Persero) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP.02.04/10/2012. Tujuan dan inisiatif dari Master Plan Eco-Airport adalah untuk melindungi lingkungan dari pengaruh dampak penting pengoperasian serta pengembangan bandar udara yang didasarkan pada kerangka pengelolaan lingkungan di bandar udara dan sekitarnya.

Dampak lingkungan yang timbul akibat operasional Perusahaan harus ditekan serendah mungkin demi tercapainya kelestarian lingkungan hidup. Dalam mengelola dan mengembangkan bandar udara, komitmen Angkasa Pura II sebagai berikut:

  1. Mematuhi ketentuan dan peraturan tentang lingkungan hidup;
  2. Mengidentifikasi dan mengelola dampak penting lingkungan di bandar udara;
  3. Mengelola Lingkungan secara berkelanjutan melalui program yang berdampak langsung pada pelestarian alam;
  4. Melakukan pengukuran, pemantauan, pelaporan dan peningkatan kualitas pengelolaan limbah operasional;
  5. Mengkomunikasikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan kepada pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.

Target dan Rencana Kerja

Target dan Rencana Kerja Angkasa Pura II terkait dengan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

 

No

Target/Rencana Kerja 2018

Keterangan

  1.  

Pelaksanaan Eco-Airport dengan memperhatikan faktor-faktor utama lingkungan, seperti: pencemaran udara, penghijauan, penggunaan air bersih, penghematan energi listrik, pengelolaan limbah, dan lainnya.

Pelaksanaan Eco-Airport mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :     SKEP/124/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bandar Udara Ramah Lingkungan (Eco-Airport). 

         2. 

Evaluasi Kelengkapan Dokumen seperti AMDAL dan RKL-RPL di setiap Bandara.

 

 

 

Pelaksanaan Kegiatan

Implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup serta untuk mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial disekitar perusahaan diwujudkan dalam program yang mengacu kepada perundangan dan peraturan terkait serta dari best practice yang ada.

Penerapan program terkait lingkungan hidup di Angkasa Pura II dilakukan dalam bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan / Rencana Pemantauan Lingkungan di seluruh Cabang Bandar Udara PT Angkasa Pura II (Persero).

D. Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Bandar udara yang berada di lingkungan Angkasa Pura II dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal) sebagai pedoman dalam mengelola lingkungan hidup terkait dengan pengembangan dan operasional bandar udara. Pemantauan hasil pengelolaan lingkungan di setiap bandar udara dilaporkan dalam bentuk laporan RKL/RPL kepada badan lingkungan hidup setempat, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.

A. Ketenagakerjaan

1. Kebijakan

        Strategi pengelolaan SDM kami menekankan pada :

  1. Customer Centric Organization

    Membentuk organisasi yang berkinerja tinggi dan responsif dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan

  2. High Performing Culture

    Mengembangkan budaya organisasi berkinerja tinggi yang efisien dan dinamis dalam mewujudkan visi dan misi Angkasa Pura II

  3. Accountable and Reliable People

    Mengembangkan personil yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan kebandarudaraan yang berkualitas tinggi.

  4. Nourishing Policy (Meritocracy Policy)

    Menerapkan kebijakan pengelolaan SDM berdasarkan kinerja karyawan

  5. Global Standard

    Menerapkan standar kerja perusahaan dan pelayanan bandara kelas dunia untuk mencapai kinerja perusahaan/ bandara yang superior

  6. Excellent System

    Menerapkan Sistem manajemen SDM yang efektif dan efisien dalam mengelola dan mengoptimalkan kinerja SDM

           Kami juga berupaya menekankan penerapan nilai-nilai Angkasa Pura II melalui implementasi Pedoman PerilakU Etika yang menjadi panduan pola perilaku bagi selurun Insan Angkasa Pura II.

           Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang tentang Ketenagakerjaan menjadi acuan seluruh kebijakan ketenagakerjaan di Angkasa Pura II untuk memastikan kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

           a. Pengelolaan Hubungan Pegawai dengan Manajemen

           Hubungan antara pegawai dengan manajemen telah terbina dengan baik dengan adanya jaminan kebebasan berserikat. Angkasa Pura II memiliki Serikat Pekerja Angkasa Pura II (Sekarpura II) atau disingkat SEKARPURA yang beranggotakan sekitar 82% pegawai. SEKARPURA merupakan organisasi yang berhak mewakili pegawai dalam berhubungan dengan manajemen dan telah terlibat secara aktif dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan manajemen. Saat ini PKB yang berlaku adalah PKB Periode 2012-2013 dengan Nomor: KEP.03.15/01/2012 dan 001/PKS.DPP-SP II/I/2012.

           b. Rekrutmen SDM

           Rekrutmen SDM Angkasa Pura II dilakukan melalui rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki. Rekrutmen eksternal difokuskan pada perekrutan pegawai berpendidikan yang lebih tinggi dan pegawai dengan kompetensi yang belum dimiliki Angkasa Pura II.

           c. Pengembangan Kompetensi

           Penguatan kompetensi SDM dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan yang bersifat perubahan kompetensi dan pengembangan kompetensi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap strategi bisnis dan operasional. Pelatihan untuk perubahan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan kompetensi pegawai agar mampu menyikapi perubahan. Sementara itu, pelatihan untuk pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan pegawai dengan kompetensi tertentu guna mendukung portofolio bisnis Angkasa Pura II. Selain itu, Angkasa Pura II juga menyelenggarakan berbagai program peningkatan dan pelatihan kompetensi bagi pegawainya yang saat ini dikelola melalui Unit Pendidikan dan Pelatihan.

         d. Remunerasi Pegawai

         Angkasa Pura II berupaya memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi karyawan yang terdiri dari gaji dasar insentif prestasi, berbagai tunjangan dan fasilitas

         e. Pelayanan Kesehatan

 Angkasa Pura II menyediakan layanan kesehatan yang dikelola secara swakelola oleh unit yang membidangi yaitu Pelayanan Administrasi dan Umum bagi karyawan beserta keluarga inti yang menjadi tanggungannya yang diharapkan berdampak pada perbaikan produktivitas Angkasa Pura II.

         f. Program Pensiun

Pemberian jaminan hari tua atau pensiun merupakan salah satu bentuk penghargaan Perseroan atas loyalitas karyawan. Jaminan ini juga memberi ketenangan bagi seluruh karyawan yang bekerja di Angkasa Pura II, dengan demikian mereka lebih termotivasi dalam berkarya. Pensiun karyawan Angkasa Pura II ditetapkan pada usia 56 tahun. Bagi karyawan yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Dalam Masa Persiapan Pensiun, Angkasa Pura II memberikan pelatihan wirausaha dan pelatihan purna bakti, sehingga diharapkan dengan para karyawan dapat mempersiapkan diri di masa mendatang. Karyawan yang telah memasuki usia purna bakti (56 tahun), diberikan kompensasi sesuai peraturan. Sedangkan karyawan tetap yang diikutsertakan dalam Program Hari Tua (JHT) mendapatkan Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku

         g. Penghargaan Pegawai

         Secara rutin, Angkasa Pura II memberikan apresiasi kepada pegawai dan unit yang berprestasi dalam mendukung pencapaian target bisnis perusahaan. Pemberian penghargaan ini untuk memotivasi pegawai agar memberikan kontribusi yang lebih baik di periode mendatang.

        h. Tingkat perpindahan (turnover) pegawai

        Tingkat perpindahan karyawan yang keluar dari perusahaan dengan berbagai sebab antara lain Pensiun Normal, Pensiun Sakit, Pensiun Meninggal Dunia, dan Pensiun Mengundurkan Diri/Atas Permintaan Sendiri.

        i. Kesetaraan gender dan kesempatan kerja

        Angkasa Pura II tidak memiliki kebijakan internal terkait ketenagakerjaan yang membedakan penerapannya berdasarkan gender. Seluruh peraturan yang berlaku diterapkan secara konsisten dan setara kepada seluruh pegawai tanpa membedakan gender. Demikian pula dengan kesempatan kerja yang ditawarkan berlaku bagi seluruh pegawai

       2. Jenis Program

       Selama tahun 2012, Angkasa Pura II telah melaksanakan kegiatan di bidang ketenagakerjaan, antara lain:

  1. Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) telah disepakati dan disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Saat ini PKB yang berlaku adalah PKB Periode 2012-2013 dengan Nomor: KEP.33/PHIJSK-PKKAD/PKB/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.

  2. Jumlah pegawai baru yang direkrut selama tahun 2012 adalah 472 orang.

  3. Pengembangan kompetensi pegawai. Selama tahun 2012, sebanyak 4.210 pegawai (manprogram) telah mengikuti pengembangan kompetensi baik di dalam maupun di luar negeri:

  4. Remunerasi yang diberikan kepada pegawai telah disesuaikan dengan indeks inflasi dan prestasi pegawai.

  5. Berbagai penghargaan telah dianugerahkan kepada pegawai berprestasi baik dari internal maupun dari pihak eksternal serta penghargaan yang diserahkan untuk unit-unit berprestasi, dengan rincian sebagai berikut:

  • Pegawai Terbaik
  • Penghargaan Jasa
    1. Berhasil mencegah atau menyelamatkan terjadinya musibah yang dapat menimbulkan kerugian sarana dan prasarana perusahaan
    2. Menunjukan suatu tindakan yang positif sehingga dapat menghindarkan kecelakaan/bahaya yang lebih besar yang mengakibatkan seseorang menjadi cacat, tewas atau hilang
    3. Melaksanakan tugas yang mengakibatkan dirinya cacat, tewas atau hilang
    4. Mempunyai jasa lain yang cukup menonjolkan yang secara umum dinilai layak diberikan penghargaan

   6.Tingkat perpindahan (turnover) pegawai selama tahun 2018 adalah sebanyak 339 orang.

   7. Selama tahun 2012, jumlah karyawan beserta keluarga inti yang menjadi peserta layanan kesehatan Angkasa Pura II mencapai 10.961 orang.

       3. Dampak Keuangan dari Kegiatan

       Berikut adalah dampak keuangan dari beberapa program ketenagakerjaan yang dimiliki Angkasa Pura II:

  1. Biaya yang dikeluarkan untuk program rekrutmen adalah sebesar Rp1.767.924.000,00
  2. Program pengembangan kompetensi: Pelatihan dan pendidikan selama tahun 2018, Angkasa Pura II mengalokasikan anggaran sebesar Rp76.820.613,- dan terserap anggaran sebesar Rp70.557.364,- atau rata-rata sebesar Rp13.006.175,- per karyawan yang mengikuti program tersebut;
  3. Kontribusi Perusahaan untuk pelayanan kesehatan karyawan dan keluarga selama tahun 2012 adalah masing-masing sebesar Rp31,5 miliar untuk biaya pengobatan dan Rp13,5 miliar untuk biaya obatobatan.
  4. Biaya yang dikeluarkan untuk penyerahan penghargaan adalah sebesar Rp724.083.356,-.

       B. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (“K3”)

      1. Kebijakan

       Sejak 10 Mei 2002 (SK Pedoman Pelaksanaan K3 Angkasa Pura II), pengelolaan K3 difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau zero accident. Program ini diselenggarakan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat serta dievaluasi dan dinilai setiap tahun. Komitmen Angkasa Pura II untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja diwujudkan dalam kebijakan Perusahaan yang diatur dalam Keputusan Direksi No.KEP.088/KP.204/APII-2002.

       2. Jenis Program

      Berbagai kegiatan yang dilakukan terkait dengan program K3 selama tahun 2012 antara lain adalah dengan melakukan pelatihan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Pelatihan yang dilakukan meliputi P2K3 dan SMK3.

      3. Dampak Keuangan dari Kegiatan

      Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan K3 pada tahun 2012 adalah sebesar Rp191.285.079,-

A. Kebijakan

Angkasa Pura II menempatkan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pelayanan yang fundamental dan penting. Hal ini didasari keyakinan bahwa pelanggan adalah salah satu pemangku kepentingan yang mempunyai peran sentral dalam menjamin keberlangsungan usaha, sehingga merupakan partner utama dalam mengembangkan usaha di masa depan.

Dalam rangka memastikan pemenuhan standar pelayanan kepada pelanggan, kami memiliki kebijakan untuk memastikan hal tersebut dijalankan melalui berbagai standar operasi dan prosedur yang terkait dengan pelanggan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan.

B. Jenis Program

Program Enggagement Konsumen

Upaya perusahaan dalam rangka membangun kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan pelanggan/pengguna jasa bandar udara dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan coffee morning dengan seluruh mitra usaha terkait perubahan struktur komersial di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut adalah seluruh tenant Bandara Soekarno-Hatta.;
  2. Konferensi “Future Transport” bekerjasama dengan Angkasa Pura Solusi (APS) dan Singapore Press Holding. Kegiatan tersebut mengundang seluruh maskapai Airlines dan Kementerian Perhubungan (Regulator).
  3. Forum Sharing Session bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada perusahaan properti BUMN dan swasta terkait dengan kerjasama pendayagunaan aset tanah perusahaan di Jakarta Pusat dan kerjasama pengembangan Kawasan Komersial Terpadu (SKYCITY) di Bandara Soekarno-Hatta.

C. Kegiatan yang Dilakukan dan Dampaknya

Selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan, konsumen Angkasa Pura II sangat bervariasi. Untuk itu diperlukan mekanisme kuat untuk memastikan adanya jaminan bahwa pelaporan keluhan konsumen dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Untuk melaksanakan hubungan baik dengan konsumen, Angkasa Pura II melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

  1. Keamanan & Keselamatan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 219 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan”. Dalam penyediaan fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud di atas, Angkasa Pura II melakukan analisa kebutuhan dengan mempertimbangkan efektifitas peralatan, klasifikasi bandar udara dan tingkat ancaman atau gangguan yang ada.

Untuk memberikan jaminan keamanan kepada seluruh pengguna jasa di bandar udara, maka penerapan sistem keamanan yang baik di bandar udara menjadi kewajiban yang mutlak dilakukan oleh Angkasa Pura II. Adapun sistem keamanan di bandar udara adalah:

  1. Screening (Pemeriksaan Orang, Barang dan Kendaraan)
  2. Access control/perimeter protection
  3. Surveillance (Pengawasan dan Patroli)
  4. Protection against infiltration (melalui koordinasi dan informasi dari pihak eksternal: Kepolisian & BIN)
  5. Staff participating (Partisipasi petugas dlm bentuk security awareness melibatkan airport community)
  6. Quality Control & Quality Assurance

Angkasa Pura II juga senantiasa memastikan kesiagaan seluruh fasilitas keselamatan penerbangan bandara melalui Unit Manajemen Keselamatan. Unit tersebut berfungsi untuk mengelola, mengendalikan dan membina kegiatan:

  1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan;
  2. Standarisasi, kalibrasi dan pemeliharaan teknik elektronika;
  3. Standarisasi, kalibrasi dan pemeliharaan teknik listrik, mekanikal dan peralatan;
  4. Standarisasi, kalibrasi dan pemeliharaan teknik bandara.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin kesiagaan fasilitas keselamatan penerbangan bandara antara lain:

  1. Teknik Elektronika

Unit Teknik Elektronika merupakan unit yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan standarisasi, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan elektronika bandara (PAS, FIS, Flight Communication System, Integrated Ground Communication System, Fire Alarm System, Master Clock), peralatan security equipment dan peralatan navigasi, komunikasi, otomasi dan surveillance di seluruh kantor cabang bandara Angkasa Pura II.

        2. Teknik Listrik Mekanikal & Peralatan

Unit Teknik Listrik, Mekanikal & Peralatan merupakan unit yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan standarisasi, kalibrasi dan pemeliharaan fasilitas listrik, fasilitas PKPPK dan alat-alat besar dan fasilitas operasi pada sisi udara di seluruh kantor cabang bandara Angkasa Pura II.

        3. Teknik Bandara

Unit Teknik Bandara merupakan unit yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan standarisasi, kalibrasi dan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasi pada sisi udara (meliputi: apron, runway, taxiway, bangunan terminal) dan fasilitas operasi pada sisi darat (meliputi: gedung non terminal, lapangan, parkir, pertamanan, jalan akses) di seluruh kantor cabang bandara Angkasa Pura II.

 2. Akses Informasi Layanan dan Pengaduan Pelanggan

Guna mendukung jaminan kepuasan pelanggan, Angkasa Pura II menyediakan fasilitas pusat informasi dan layanan bagi para penumpang di setiap terminal bandara. Selain hal tersebut, Angkasa Pura II telah membentuk pusat pengaduan pelanggan. Pusat informasi layanan dan pengaduan pelanggan ini dapat diakses melalui beberapa saluran antara lain:

  • Contact Center dengan hotline 1500 138
  • Website Perusahaan: www.angkasapura2.co.id via “Kontak Kami”
  • Email Perusahaan: contacte.center@angkasapura2.co.id
  • Twitter: @contactap2
  • Facebook: www.facebook.com/angkasa.puraii.33

 

3. Sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen

Komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik menuntut tindakan/respon secara cepat dan taktis terhadap semua aduan/keluhan dari pemangku kepentingan khususnya pelanggan yakni pengguna jasa bandar udara. Upaya penyelesaian terhadap setiap keluhan pelanggan telah diatur secara khusus dalam kebijakan standar mutu pelayanan. Standar pengelolaan pengaduan tersebut, sebagai berikut:

    1. Standar dalam merespon atas pengaduan pelanggan 1 x 24 Jam.
    2. Pengaduan yang masuk melalui contact center, website, email, twitter, atau facebook Perusahaan akan segera ditindaklanjuti oleh unit kerja Sekretaris Perusahaan dan unit kerja Pelayanan Bandara.
    3. Selanjutnya keluhan pelanggan diproses dan diselesaikan oleh unit terkait. Unit terkait dapat langsung berkomunikasi kepada pelanggan dalam proses penyelesaian keluhan.

 

submenu
DASAR HUKUM PELAKSANAAN PKBL PT. ANGKASA PURA II (PERSERO)

Sebagai salah satu perusahaan BUMN, PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peran dan tanggung jawab sosial PT Angkasa Pura II (Persero) dilaksanakan melalui PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Semangat PKBL PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan bentuk komitmen tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Pelaksanaan PKBL pada PT. Angkasa Pura II (Persero) dimulai sejak tahun 1991 yang dahulu unit yang melaksanakan bernama PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Keputusan dan Peraturan Kementrian BUMN selaku pemegang saham BUMN merupakan dasar hukum dari pelaksanaan PKBL adalah :

1.    Surat Keputusan Menteri Negara BUMN  Nomor  : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

2.    Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP.100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

3.    Standar Operasional Prosedur (SOP) PKBL PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor : PD.05.08/09/2015/0059 tanggal 07 September 2015.

4.    Surat  Kementerian  BUMN  Nomor : S-19/D5.MBU/2012 Tanggal 03  Maret 2012 Tentang Format Laporan Tahunan.

5.     Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor : SE-02/MBU/Wk/2012 Tanggal 23 Maret 2012 Tentang  Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

6.     Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007  tentang  Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

7.     Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-08/MBU/2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

8.     Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-07/MBU/05/2015 Tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

9.      Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tanggal 03 Juli 2015 tentang Program        Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

10.     Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/7/2017 Tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang      Program Kemitraan dan Program bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

11.      Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/12/2017 Tanggal 16 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

 

DEFINISI PROGRAM KEMITRAAN

Mitra Binaan  adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. Apabila dikelompokan maka usaha yang dilakukan oleh mitra binaan dapat dikelompokan kedalam  8 (delapan) sektor, yaitu :

  1. Perdagangan
  2. Industri 
  3. Pertanian
  4. Perkebunan
  5. Perikanan
  6. Peternakan
  7. Jasa
  8. Lainnya

Perkembangan usaha  Mitra Binaan tersebut  pada umumnya berkembang cukup baik, hal ini  ditandai dengan tingkat pengembalian angsuran pinjaman yang tepat waktu. Namun demikian masih ada sebagian kecil yang belum memenuhi harapan  disebabkan beberapa hal, antara lain: penggunaan modal usaha diluar kegiatan pokok atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau penggunaan dana yang bersifat konsumtif, selain itu masih kurangnya pengetahuan tentang cara-cara bisnis yang baik, dan terbatasnya informasi, sehingga mengakibatkan usahanya sulit berkembang.

Untuk meningkatkan kinerja Mitra Binaan telah diberikan bantuan berupa pendidikan / pelatihan dan promosi untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara teknis pada bidang akutansi, pemasaran, dan pengetahuan lain terkait pengembangan usaha mitra binaan. Selanjutnya kegiatan promosi dilaksanakan dengan maksud agar produk-produk Mitra Binaan dapat lebih dikenal masyarakat luas sehingga bisa menambah kapasitas produksi. Untuk Program Bina Lingkungan telah disalurkan antara lain :

  1. Bantuan Korban Bencana Alam.
  2. Bantuan Sarana Ibadah.
  3. Bantuan Sarana Pendidikan.
  4. Bantuan Sarana Kesehatan.
  5. Bantuan Sarana Umum.
  6. Bantuan Untuk Pelestarian Alam (Penghijauan).
  7. Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.

 

Pemberian bantuan ini diprioritaskan kepada daerah sekitar Bandara atau Kantor Cabang PT. Angkasa Pura II (Persero). Secara umum pelaksanaan Program Bina Lingkungan telah tepat sasaran, sehingga masyarakat sekitar  sudah merasakan manfaatnya, hal ini dibuktikan dengan semakin baiknya  kondisi sosial masyarakat, yang berdampak pada kondusifnya keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar tempat usaha PT. Angkasa Pura II (Persero).

KRITERIA USAHA KECIL

           Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :  

  • Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  • Milik Warga Negara Indonesia;
  • Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
  • Bentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
  • Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
  • Telah melakukan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun (ketentuan ini tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari program kemitraan BUMN Pembina);
  • Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

PERSYARATAN PENGAJUAN PINJAMAN

Pelaku usaha kecil mengajukan permohonan pinjaman kepada Vice President Of CSR, dengan melampirkan proposal sebagai berikut :

  • Nama dan alamat unit usaha;
  • Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
  • Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
  • Bidang Usaha;
  • Izin usaha atau surat keterangan berusaha dari pihak yang berwenang;
  • Rencana usaha dan kebutuhan dana;
  • Surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN pembina lain.

BENTUK PROGRAM KEMITRAAN

Pelaku usaha kecil mengajukan permohonan pinjaman kepada Vice President Of CSR, dengan melampirkan proposal sebagai berikut :

1. Pinjaman Kemitraan
Pinjaman kemitraan untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Masa cicilan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jasa administrasi pinjaman sebesar 6 % (enam persen) flat per tahun.

2. Pembinaan Kemitraan
Pembinaan kepada mitra binaan dalam bentuk promosi/pameran dan pendidikan/pelatihan, pembinaan tersebut bersifat hibah. Program Promosi adalah sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada para Mitra Binaan dengan sasaran para mitra binaan dapat meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya menjadi tangguh dan mandiri. Program Pendidikan atau Pelatihan adalah sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada para Mitra Binaan supaya menjadi tangguh dan mandiri. Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan kepada Mitra Binaan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam berusaha, sehingga mereka dapat lebih meningkatkan produktifitas.

DEFINISI PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi PT. Angkasa Pura II (Persero) melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan dan bersifat hibah.

Program Bina Lingkungan dilaksanakan sejak tahun 2002. Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi PT. Angkasa Pura II (Persero).

Untuk Program Bina Lingkungan telah disalurkan antara lain :

  1. Bantuan Korban Bencana Alam.
  2. Bantuan Sarana Ibadah.
  3. Bantuan Sarana Pendidikan.
  4. Bantuan Sarana Kesehatan.
  5. Bantuan Sarana Umum.
  6. Bantuan Untuk Pelestarian Alam (Penghijauan).
  7. Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.

 

Pemberian bantuan ini diprioritaskan kepada daerah sekitar Bandara atau Kantor Cabang PT. Angkasa Pura II (Persero). Secara umum pelaksanaan Program Bina Lingkungan telah tepat sasaran, sehingga masyarakat sekitar  sudah merasakan manfaatnya, hal ini dibuktikan dengan semakin baiknya  kondisi sosial masyarakat, yang berdampak pada kondusifnya keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar tempat usaha PT. Angkasa Pura II (Persero).

 

Kantor Pusat
Alamat : Unit PKBL lantai 2 Gd 600 Bandara Soekarno Hatta Tangerang
Telp : 021 5505119
Fax : 021 5502141
Email : pkbl.kp@gmail.com
Kantor Cabang Bandara Soekarno Hatta
Alamat : Gedung 601 Kantor Cabang Utama Bandar Udara International Soekarno-Hatta Tangerang-Banten
Telp : 021-5505989 dan 021-5505999
Fax : 021 5502141
Email : pkblbsh@gmail.com
Bandara Internasional Kualanamu
Alamat : Deli serdang kualanamu id
Telp : 9090
Fax : 8989
Email : kno@angkasapura2.co.id