COVID019
Untuk informasi detail perkembangan dan kebijakan-kebijakan terkait dengan Covid-19 dapat diakses disini.
Anjuran Perjalanan pada Masa Covid-19 di Bandara-Bandara Angkasa Pura II. Klik disini.
Peningkatan Tindakan Pencegahan Terhadap Covid-19 di Bandara-Bandara Angkasa Pura II. Klik disini.
X

  • Berita & Event
  • #SiagaCOVID19 - Ketentuan terkait Pencegahan Covid-19

Berita & Event

Berita terbaru mengenai PT Angkasa Pura II (Persero)

#SiagaCOVID19 - Ketentuan terkait Pencegahan Covid-19

27 Mar 2020

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR*

* Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan sosial berskala besar sebagai berikut:

1. Setiap penumpang untuk melakukan pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang di wilayah bandara;

2. Pada saat mengunakan moda transportasi untuk menuju maupun meninggalkan wilayah bandara, setiap penumpang untuk memperhatikan dan membatasi jumlah orang di dalam kendaraan dan tetap menjaga jarak antar orang di dalam kendaraan baik pribadi maupun umum.

 

KRITERIA PEMBATASAN PERJALANAN ORANG**

** Berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 6 Juni 2020; Surat Edaran Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 8 Juni 2020; PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 8 Juni 2020 dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 32 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 28 Mei 2020.

Memperhatikan arahan Presiden RI tentang pelarangan mudik, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menetapkan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berlaku sampai ditetapkannya Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut:

 

KETENTUAN PENYELENGGARA BANDAR UDARA

1. Mendukung kelancaran atas pelaksanaan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;

2. Membentuk Posko penjagaan dan pemeriksaan di setiap bandar udara yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol Kesehatan dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan Otoritas Bandar Udara, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Covid-19 Daerah dan Instansi Terkait lainnya;

3. Mendukung pemberian dan pelaksanaan rekomendasi slot time apabila badan usaha angkutan udara melakukan perubahan jadwal penerbangan; dan

4. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada protokol Kesehatan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) meliputi:

a. Penyesuaian kapasitas (slot time) bandar udara berdasarkan evaluasi; dan

b. Pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing).

 

PENERBANGAN INTERNASIONAL - KEDATANGAN

PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN KEPULANGAN WNI DAN KEDATANGAN WNA DARI LUAR NEGERI DI PINTU MASUK NEGARA DAN DI WILAYAH PADA SITUASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)***

***Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah Pada Situasi Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) tanggal 7 Mei 2020.

1. Setiap WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib mengikuti prosedur kekarantinaan Kesehatan dan pemeriksaan Kesehatan tambahan yang berlaku di Indonesia.

2. Pemeriksaan Kesehatan tambahan tersebut meliputi:

a. Wawancara;

b. Pemeriksaan suhu, tanda dan gejala COVID-19;

c. Pemeriksaan saturasi oksigen;

d. Pemeriksaan Rapid Test/PCR.

3. Setiap WNI dan WNA wajib menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan melakukan:

a. Physical Distancing;

b. Selalu memakai masker;

c. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

4. Setiap WNI yang Kembali ke Indonesia sedapat mungkin membawa health certificate dalam Bahasa Inggris yang berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas Kesehatan dari negara asal, dan divalidasi oleh dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pelabuhan/bandar udara/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) kedatangan.

5. WNI yang pulang dengan membawa health certificate yang membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19:

a. Dilakukan pemeriksaan Kesehatan tambahan kecuali Rapid Test atau PCR.

b. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan Kesehatan, KKP menerbitkan klirens Kesehatan dan Health Alert Card (HAC) kepada yang bersangkutan.

c. Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 setempat.

d. Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari, menerapkan physical distancing, memakai masker dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

e. Klirens Kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.

6. WNI yang pulang, jika:

a. Tidak membawa Health Certificate;

b. Membawa Health Certificate dengan masa berlaku lebih dari 7 hari, atau

c. Membawa Health Certificate tetapi tidak membuktikan hasil PCR negatif COVID-19.

Dilakukan pemeriksaan Kesehatan tambahan termasuk rapid test dan/atau PCR.

7. Apabila dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR di pintu masuk, WNI dapat menunggu sementara di tempat/fasilitas karantina yang disiapkan sampai hasil pemeriksaan PCR keluar. WNI dengan hasil PCR Negatif COVID-19 dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan Kesehatan, maka:

a. Diberikan klirens Kesehatan oleh Petugas Kesehatan di fasilitas karantina.

b. Membawa Health Alert Card yang sudah diberikan di pintu masuk.

c. Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 setempat dan selalu memakai masker selama perjalanan. Perjalanannya ke daerah asal dapat difasilitasi oleh Pemerintah.

d. Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari, menerapkan physical distancing, memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

e. Klirens Kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.

8. Apabila tidak dapat dilakukan pemeriksaan PCR di pintu masuk, terhadap WNI dilakukan pemeriksaan Rapid Test.

9. WNI dengan hasil Rapid Test non reaktif, maka:

a. Dilakukan karantina di tempat/fasilitas karantina yang disiapkan oleh pihak pemerintah maupun pihak lainnya.

b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional/Daerah ataupun pihak lainnya menyediakan fasilitas transportasi dari pintu masuk ke tempat/fasilitas karantina.

c. KKP tetap memberikan HAC kepada yang bersangkutan.

d. Masa karantina berlangsung sampai dengan didapatkan hasil pemeriksaan PCR (jika dilakukan di tempat/fasilitas karantina) negatif COVID-19, atau hasil pemeriksaan ulang Rapid Test pada hari ke-7 s.d 10 non reaktif.

10. WNI dengan hasil Rapid Test reaktif atau hasil pemeriksaan PCR positif COVID-19, dirujuk ke Rumah Sakit Darurat/RS Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.

11. Setiap WNA yang masuk ke Indonesia wajib mempunyai Health Certificate dalam Bahasa Inggris yang menyatakan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19. Health certificate berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas Kesehatan dari negara asal, dan divalidasi oleh dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pelabuhan/bandar udara/PLBDN kedatangan.

12. WNA yang masuk dengan membawa Health Certificate yang membuktikan hasil PCR negatif COVID-19:

a. Dilakukan pemeriksaan Kesehatan tambahan kecuali Rapid Test atau PCR.

b. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan Kesehatan, KKP menerbitkan klirens Kesehatan dan Health Alert Card (HAC) kepada yang bersangkutan.

c. Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 setempat, dan selalu memakai masker selama perjalanan.

d. Melakukan karantina mandiri di tempat tinggalnya selama 14 hari, menerapkan physical distancing, memakai masker dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

e. Klirens Kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Kesehatan setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.

13. WNA yang datang tidak membawa health certificate atau membawa health certificate dengan masa berlaku lebih dari 7 hari, atau membawa health certificate tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif, maka:

a. Tetap dilakukan pemeriksaan Kesehatan tambahan termasuk Rapid Test.

b. WNA yang memiliki komorbid, jika hasil pemeriksaan Rapid Test reaktif, dilakukan tindakan rujukan dan isolasi ke RS darurat/RS rujukan COVID-19.

c. WNA yang tidak memiliki gejala dan tidak memiliki komorbid dengan hasil Rapid Test reaktif, direkomendasikan kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan tindakan deportasi.

d. Jika hasil pemeriksaan Rapid Test non reaktif direkomendasikan kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan tindakan deportasi.

 

PERSYARATAN PERJALANAN ORANG KEDATANGAN DARI LUAR NEGERI

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku:

a) Setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR Test pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR Test dari negara keberangkatan;

b) Pemeriksaan PCR Test perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan rapid test dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness), serta dikecualikan untuk perjalanan orang komuter yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Otoritas Kesehatan.

2. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR Test, setiap orang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah, atau

3. memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 dari Kementerian Kesehatan;

4. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.

 

KEDATANGAN

Dalam upaya menekan penyebaran virus, penumpang dengan riwayat perjalanan dalam kurun waktu 14 hari ke daerah-daerah berikut agar mengikuti ketentuan yang telah diatur sebagai berikut:

NEGARA LAIN***

Bagi Warga Negara Asing

Sementara dilarang untuk masuk dan transit ke Indonesia dengan pengecualian:

1. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;

2. Orang Asing Pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;

3. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;

4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Didasari oleh alasan kemanusiaan;

5. Awak alat angkut baik laut, udara maupun darat;

6. Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek-Proyek Strategis Nasional.

 

Pengecualian tersebut di atas dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara;

2. Telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas Covid-19;

3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

 

WARGA NEGARA INDONESIA

Akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan**** di bandara ketibaan:

1.Bila dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan gejala awal Covid-19 maka akan dilakukan observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari.

2. Bila tidak ditemukan gejala awal maka sangat dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

3. Wawancara

4. Pemeriksaan suhu, tanda dan gejala COVID-19

5. Pemeriksaan saturasi oksigen

6. Pemeriksaan Rapid Test/PCR

 

Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)*****

Bagi PMI yang kembali ke Indonesia akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, diantaranya:

1. Wawancara/ penyelidikan epidemiologi

2. Pengamatan tanda dan gejala Covid-19

3. Pemeriksaan saturasi oksigen

*** Berdasarkan Siaran Pers Menteri Hukum dan HAM terkait Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia terkait Covid-19 tanggal 31 Maret 2020, Pernyataan Menteri Luar Negeri tentang Kebijakan Pendatang/Traveler sehubungan Covid-19 tanggal 2 Februari 2020 dan Kebijakan Tambahan Kementerian Luar Negeri No. D/00663/03/2020/64 tanggal 17 Maret 2020.

*****Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor SR.03.04/3/3542/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pengetatan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Hotline Virus Covid-19 milik Kemenkes RI di 119 ext 9 atau dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Republik Indonesia di Covid-19 

Untuk perkembangan terkini dari Kementerian Kesehatan RI silahkan kunjungi laman https://www.kemkes.go.id/

Hotline Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di +62812 9007 0027.

Hotline Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di +6221 5210411 atau +62812 1212 3119.

 

PENERBANGAN INTERNASIONAL 

KEBERANGKATAN

Penumpang yang akan melakukan penerbangan internasional harus memastikan saran perjalanan (travel advisory) dari negara tujuan melalui maskapai penerbangan ataupun Kedutaan Besar negara tujuan.

Untuk saran perjalanan terkini, silahkan kunjungi website International Air Transport Association (IATA) untuk keterangan lebih lanjut.

 

PENERBANGAN DOMESTIK

PERSYARATAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 26 Juni 2020.

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

2. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:

a) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);

b) Menunjukkan surat keterangan Uji Tes PCR dengan hasil negatif atau Surat Keterangan Uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;

c) Menunjukkan Surat Keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid Test;

3. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/Kawasan aglomerasi; dan

4. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.

 

KEDATANGAN & KEBERANGKATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 23 April 2020*, maka:

1. Perjalanan di dalam negeri melalui bandar udara dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan/atau zona merah penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) baik menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi untuk sementara dilarang.

2. Larangan pada poin 1 dikecualikan terhadap sarana transportasi udara yang digunakan untuk:

a. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan;

b. Operasional Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal dan Konsulat Asing serta Perwakilan Organisasi Internasional di Indonesia;

c. Operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight) yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);

d. Operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat;

e. Operasional angkutan kargo; dan

f. Operasional lainnya berdasarkan izin Direktur Jenderal Perhubungan Udara

*Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 23 April 2020 pasal 19.

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Hotline Virus Covid-19 Kemenkes RI di 119 ext 9 atau dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Republik Indonesia di Covid-19.

Untuk perkembangan terkini dari Kementerian Kesehatan RI silahkan kunjungi laman https://www.kemkes.go.id/

Untuk perkembangan terkini dapat diakses melalui laman pemerintah provinsi sebagai berikut:

Lampung

DKI Jakarta

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kepulauan Riau

Kepulauan Bangka Belitung