COVID019
Untuk informasi detail perkembangan dan kebijakan-kebijakan terkait dengan Covid-19 dapat diakses disini.
Anjuran Perjalanan pada Masa Covid-19 di Bandara-Bandara Angkasa Pura II. Klik disini.
Peningkatan Tindakan Pencegahan Terhadap Covid-19 di Bandara-Bandara Angkasa Pura II. Klik disini.
X

  • Berita & Event
  • #SiagaCOVID19 - Ketentuan terkait Pencegahan Covid-19

Berita & Event

Berita terbaru mengenai PT Angkasa Pura II (Persero)

#SiagaCOVID19 - Ketentuan terkait Pencegahan Covid-19

27 Mar 2020

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR*

* Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan sosial berskala besar sebagai berikut:

1. Setiap penumpang untuk melakukan pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang di wilayah bandara;

2. Pada saat mengunakan moda transportasi untuk menuju maupun meninggalkan wilayah bandara, setiap penumpang untuk memperhatikan dan membatasi jumlah orang di dalam kendaraan dan tetap menjaga jarak antar orang di dalam kendaraan baik pribadi maupun umum.

 

KRITERIA PEMBATASAN PERJALANAN ORANG**

** Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 8 Juni 2020; Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara nomor 22/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perjalanan Orang dengan Transportasi Selama Masa Libur Natal dan Tahun Baru dalam Masa Pandemi Covid-19 tanggal 19 Desember 2020; Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 03/2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 19 Desember 2020 dan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 05 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 26 Januari 2021.

Memperhatikan bahwa dalam rangka memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka diatur ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN PELAKU PERJALANAN DALAM NEGERI

(Efektif mulai 22 April sampai dengan 24 Mei 2021, serta akan ditinjau lebih lanjut  sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan)

** Berdasarkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RI nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 26 Maret 2021; Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RI nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah tanggal 7 April 2021; Addendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 RI nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah tanggal 22 April 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 5 April 2021.

1. Wajib menerapkan dan mematuhi protokol Kesehatan (3M), yaitu memakai masker (sesuai standar penerbangan), menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer;

2. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan;

3. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut;

4. Wajib memenuhi persyaratan kesehatan & berkas administrasi berupa:

4.1. Masa Pengetatan H-14 Mudik (22 April – 5 Mei 2021)

a. Menunjukkan Hasil Negatif Rapid Test PCR/ Tes Antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan atau Hasil Negatif Genose C19 sebelum keberangkatan.

b. Peraturan pada Surat Edaran sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

4.2. Masa Peniadaan Mudik (6 – 17 Mei 2021)

a. Menunjukkan Hasil Negatif Rapid Test PCR maksimal 3x24 jam, Hasil Negatif Tes Antigen maksimal 2x24 jam, atau Hasil Negatif Genose C19 sebelum keberangkatan.

b. Peraturan pada Surat Edaran sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

c. Wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan berupa:

i. Bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI dan anggota Polri melampirkan Surat Izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/ tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

ii. Bagi pegawai swasta melampirkan Surat Izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

iii. Bagi sektor informal melampirkan Surat Izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

iv. Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan Surat Izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

d. Surat izin perjalanan/SIKM sebagaimana dimaksud dalam poin c memiliki ketentuan berlaku secara individual, berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.

4.3. Masa Pengetatan H+7 Mudik (18 – 22 Mei 2021)

a. Menunjukkan Hasil Negatif Rapid Test PCR/ Tes Antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan atau Hasil Negatif Genose C19 sebelum keberangkatan.

b. Peraturan pada Surat Edaran sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

5. Persyaratan kesehatan pada poin 4 tidak berlaku bagi:

a. Penerbangan Angkutan Udara Perintis

b. Penerbangan Angkutan Udara di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar); atau

c. Penumpang anak-anak yang berusia di bawah 5 (lima) tahun.

6. Mengisi e-HAC Indonesia pada bandar udara keberangkatan, untuk ditunjukkan pada petugas Kesehatan pada bandar udara tujuan/kedatangan.

 

KETENTUAN PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL

1. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia hingga pengumuman lebih lanjut.

2. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

3. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat ketibaan yang berlaku 3 x 24 jam sejak diterbitkan ke dalam e-HAC Indonesia;

4. Setelah tiba di Indonesia, dilakukan pengawasan pelaku perjalanan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berupa:

a. Pemeriksaan suhu tubuh,

b. Validasi Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku 3 x 24 jam sejak diterbitkan sampai di pintu kedatangan melalui e-HAC Indonesia, dan

c. Dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR bagi WNI dan WNA.

5. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan tes RT-PCR, WNI wajib menjalani karantina di tempat akomodasi khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 dari Kementerian Kesehatan.

PENERBANGAN INTERNASIONAL - KEDATANGAN

PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN ORANG DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)****

****Berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 28 Desember 2020.

1. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 14 Januari 2021.

2. Ketentuan dalam Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 NO 3/2020, berlaku bagi semua WNA yang tiba pada tanggal 28 Desember sampai 31 Desember 2020;

3. Pelaku perjalanan WNI dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah;

4. Pelaku perjalanan WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat;

5. Pelaku perjalanan WNA dari luar negeri dikecualikan:

a. Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, dan

b. Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

6. Pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan Kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;

7. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari bagi WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan bagi WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan;

8. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri;

9. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR;

10. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada poin 9 maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan; dan

11. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada poin 9 maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Hotline Virus Covid-19 milik Kemenkes RI di 119 ext 9 atau dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Republik Indonesia di Covid-19 

Untuk perkembangan terkini dari Kementerian Kesehatan RI silahkan kunjungi laman https://www.kemkes.go.id/

Hotline Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di +62812 9007 0027.

Hotline Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di +6221 5210411 atau +62812 1212 3119.

 

PENERBANGAN INTERNASIONAL 

KEBERANGKATAN

Penumpang yang akan melakukan penerbangan internasional harus memastikan saran perjalanan (travel advisory) dari negara tujuan melalui maskapai penerbangan ataupun Kedutaan Besar negara tujuan.

Untuk saran perjalanan terkini, silahkan kunjungi website International Air Transport Association (IATA) untuk keterangan lebih lanjut.

 

PENERBANGAN DOMESTIK

PERSYARATAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 26 Juni 2020.

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

2. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:

a) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);

b) Menunjukkan surat keterangan Uji Tes PCR dengan hasil negatif atau Surat Keterangan Uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;

c) Menunjukkan Surat Keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid Test;

3. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/Kawasan aglomerasi; dan

4. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.

 

KEDATANGAN & KEBERANGKATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 23 April 2020*, maka:

1. Perjalanan di dalam negeri melalui bandar udara dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan/atau zona merah penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) baik menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi untuk sementara dilarang.

2. Larangan pada poin 1 dikecualikan terhadap sarana transportasi udara yang digunakan untuk:

a. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan;

b. Operasional Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal dan Konsulat Asing serta Perwakilan Organisasi Internasional di Indonesia;

c. Operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight) yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);

d. Operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat;

e. Operasional angkutan kargo; dan

f. Operasional lainnya berdasarkan izin Direktur Jenderal Perhubungan Udara

*Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 23 April 2020 pasal 19.

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Hotline Virus Covid-19 Kemenkes RI di 119 ext 9 atau dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Republik Indonesia di Covid-19.

Untuk perkembangan terkini dari Kementerian Kesehatan RI silahkan kunjungi laman https://www.kemkes.go.id/

Untuk perkembangan terkini dapat diakses melalui laman pemerintah provinsi sebagai berikut:

Lampung

DKI Jakarta

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kepulauan Riau

Kepulauan Bangka Belitung